Mencoba Memahami “Kebijakan” Menaikkan Harga BBM Subsidi

Tags

, ,

I

Cepatnya Presiden kita menaikkan harga BBM bersubsidi (kurang dari sebulan masa pemerintahannya) membuat saya terkejut. Di sisi lain, juga salut terhadap keberanian beliau mengambil keputusan yang menurut saya sulit dan berat itu.

Saya mencoba memahami kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi bahwa beliau ingin agar program-program yang direncanakannya dapat segera dijalankan. Menaikkan harga BBM bersubsidi atau dengan kata lain mengurangi belanja subsidi di dalam APBN adalah langkah tercepat yang bisa dilakukan untuk menyediakan alokasi anggaran untuk pos lain yang lebih produktif, lebih memberikan multiplier effect dalam perekonomian, misalnya belanja modal untuk infrastruktur.

Presiden mungkin tidak ingin menunggu (kalau boleh saya bilang) reformasi di bidang perpajakan/penerimaan negara (membentuk Badan Penerimaan Negara, meningkatkan otoritas dan wewenang institusi pemungut pajak, dll). Pembentukan institusinya saja perlu waktu (nggak mungkin dua minggu selesai, setahun saja sudah hebat); hasilnya pun belum pasti kapan.

Membuat kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dan/atau program konversi BBM ke gas juga perlu waktu (walaupun pada Pemerintahan SBY sudah digagas, bahkan uji coba – yang sayang sekali kita kurang tahu bagaimana tindak lanjutnya). Begitu pula hasilnya yang belum tentu berhasil.

Dengan menaikkan harga BBM sekarang, alokasi anggaran untuk program-program Presiden Jokowi paling cepat, IMHO, dapat dilakukan pada APBN-P 2015 – di mana di situ lah program Pemerintah yang sekarang dapat sepenuhnya mulai bisa dijalankan.

***

II

Sementara itu, ada juga persoalan, dalam banyak kajian disebutkan bahwa BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati oleh golongan yang mampu. dengan kata lain, subsidi BBM dikatakan tidak tepat sasaran. Menurut saya, menaikkan harga bukanlah langkah untuk mengatasi ketimpangan itu. Solusi idealnya adalah melakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Ini juga sudah digagas dan diuji coba oleh Pemerintahan SBY, namun lagi-lagi kita kurang mengetahui bagaimana selanjutnya.

Apakah dengan menaikkan harga dan mengendalikan konsumsi persoalannya selesai? Tidak juga. Ada keperluan untuk menjaga APBN tetap sehat wal afiat, tetap mampu menghadapi dan mengatasi gejolak dalam perekonomian. Ingat bahwa APBN juga mempunyai fungsi stabilisasi. Bagaimana APBN bisa menjadi stabilisator bilamana dia sendiri terguncang dengan gejolak harga minyak, kurs, dan nilai tukar ? Menaikkan harga BBM pada akhirnya hanya solusi sementara. Selama formula subsidi masih sama, gejolak harga minyak dan kurs akan selalu menghantui APBN.

***

III

Pada akhirnya, bagi saya, rasionalitas kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi adalah seperti yang saya utarakan pada bagian I. Naiknya harga BBM bersubsidi pasti akan diikuti dengan naiknya harga-harga secara umum, sebut saja namanya inflasi.  Kenaikan harga akan mencekik rakyat miskin. Seyogyanya Presiden Jokowi memberikan kompensasi kepada yang berhak menerimanya.

Saya juga berharap bahwa yang dilakukan tidak cukup hanya menaikkan harga BBM (yang kalau diperlukan pada saatnya diturunkan, TIGA kali). Program yang sudah digagas Pemerintahan SBY sebaiknya direalisasikan – pengendalian konsumsi, konversi ke gas, dll. Langkah Presiden Jokowi membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas juga perlu diapresiasi, didukung, dan kita doakan bersama agar mencapai hasil yang maksimal.

Saya berharap, suatu saat nanti harga BBM bukanlah sesuatu yang menjadi masalah karena rakyat Indonesia memiliki kehidupan yang lebih sejahtera dan menggunakan banyak energi alternatif lain selain BBM.

***

Jika ada yang mengatakan “Harga minyak dunia sedang turun, kok Jokowi malah menaikkan harga BBM?”, saya malah jadi bertanya-tanya dalam diri saya jika saya yang jadi pengambil kebijakan: mana yang lebih baik, mengurangi subsidi pada saat harga turun atau mengurangi subsidi pada saat harga naik? Satu hal lagi yang saya pahami: dengan menaikkan harga BBM bersubsidi di saat harga minyak dunia turun, selisih harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi menjadi kecil. Dengan begitu, mendorong orang (yang mampu) untuk pindah dari BBM subsisi ke nonsubsidi diharapkan lebih gampang, dan diharapkan seterusnya memakai BBM nonsubsidi.

Advertisements

Pertanggungjawaban Anggota Legislatif kepada Masyarakat

Tags

, , , ,

Sehari menjelang Pemilu Legislatif 2014, masih ada sebagian orang yang bingung hendak memilih partai apa atau siapa caleg yang akan dicoblosnya. Sebagian lagi ada yang memutuskan akan golput. Salah satu sebab kebingungan atau keputusan golput yaitu belum mengenal atau belum tahu profil caleg. Sebab lainnya, kecewa dengan partai atau anggota legislatif atau tidak tahu bagaimana kinerja partai/anggota legislatif di parlemen (DPR/DPRD).

Siang tadi, saya sempat diskusi dengan seorang rekan kerja mengenai kinerja anggota legislatif. Menurutnya, anggota legislatif perlu membuat laporan mengenai aktivitasnya kepada masyarakat, misalnya membuat semacam notulen atau laporan rapat-rapat yang diikuti. Laporan aktivitas itu kemudian dapat disampaikan kepada masyarakat melalui website dan masyarakat bisa memberikan komentar/masukan. Dengan demikian, masyarakat bisa tahu apa saja yang telah dilakukan oleh anggota legislatif tersebut dan keaktifannya di parlemen, serta mengetahui pendapat-pendapatnya atas suatu permasalahan.

Saya mempunyai pemikiran yang sama dengan rekan saya tersebut. Menurut saya, kinerja anggota legislatif semestinya diukur terutama dari keaktifannya di parlemen, apakah dia telah menjalankan tugasnya sesuai perannya sebagai anggota legislatif. Ukuran keaktifan berupa kehadiran dalam rapat di parlemen dan penyampaian pendapat-pendapatnya dalam rapat yang diikuti. Ketidakhadiran dan ketidakaktifan dalam rapat merupakan poin minus, karena rapat itu lah forum untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Seorang anggota legislatif mestinya menganggap rapat itu sebagai “fardhu ‘ain” bukan “fardhu kifayah” dalam arti jika sudah dihadiri rekan sefraksi maka gugur sudah kewajibannya. Saya mengharapkan setiap anggota legislatif hadir secara personal bukan perwakilan fraksi/partai dalam rapat-rapat karena bisa jadi mereka terpilih karena rakyat mencontreng atau mencoblos namanya, bukan partainya. Maka dari itu, pertanggungjawaban sebagai anggota legislatif kepada masyarakat juga harus dilakukan secara perorangan.

Saya berharap ada peraturan yang mengharuskan setiap anggota legislatif untuk membuat laporan kinerjanya secara perorangan kepada masyarakat. Anggota legislatif harus membuat laporan atas rapat-rapat yang diikuti serta pendapat-pendapat yang disampaikannya. Setiap kegiatan penyerapan aspirasi harus ada laporannya. Laporan kinerja itu dibuat sedemikian rupa sehingga masyarakat mudah mengaksesnya dan dapat memberikan feedback/masukan. Membuat website pribadi bukan lah perkara sulit. Pun bila perlu partai bisa memfasilitasi di website resmi partai.

Sudah saatnya bagus atau tidaknya anggota legislatif tidak cuma dilihat dari seringnya dia memberi bantuan saat terjadi musibah atau perjuangannya memperbaiki jalan di daerah pemilihannya. Dengan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat, saya yakin partisipasi masyarakat dalam Pemilu akan meningkat karena masyarakat tahu bahwa wakil yang akan mereka pilih bekerja dengan benar menyuarakan aspirasi mereka.

Semoga bermanfaat.

Jangan Pilih Partai Karena Capres yang Diusungnya

Tags

, , ,

pOSTER Kampanye

Dikutip dari Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden ketiga Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie menyayangkan kecondongan masyarakat yang memilih partai berdasarkan calon presiden dari partai tersebut. Menurut Habibie, akan lebih baik jika masyarakat memilih partai berdasarkan rencana pembangunan yang akan dilakukan partai tersebut.

“Pemilu (9 April) untuk memilih partai, bukan untuk memilih presiden. Jadi bukan nanti, ‘Saya mau pilih partai ini karena presidennya ini’. Kita harus pilih partai karena visi misi yang akan diusungnya ke depan,” kata Habibie saat memberikan pidato penutup dalam acara bertajuk “Uji Publik Capres 2014: Mencari Pemimpin Muda Berkualitas” oleh The Habibie Center di Jakarta, Rabu (26/3/2014) siang.

Menurut Habibie, para calon legislatif dari partai itu akan berperan besar saat menjadi anggota DPR dan membuat undang-undang untuk hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat tidak bias menilai caleg dengan sosok capres yang diusung oleh partai asal caleg tersebut.

Habibie juga menyarankan partai untuk tidak asal-asalan dalam mengusung capres. Mantan Menteri Riset dan Teknologi itu mempunyai kriteria sendiri mengenai sosok capres yang baik bagi Indonesia. “(Umur) 40 sampai 60 (tahun), problem solving, memiliki wawasan jelas, rekam jejaknya juga kelihatan,” katanya.

Saya sependapat dengan Pak Habibie. Tanggal 9 April nanti adalah Pemilu Legislatif, bukan pemilihan presiden. Partai politik semestinya mengarahkan masyarakat untuk mengenali siapa yang akan menjadi wakilnya di DPR dan DPRD. Jangan sampai karena kecintaan kepada tokoh tertentu, kemudian lupa bahwa 9 April nanti adalah memilih wakil rakyat. Lalu tanpa pikir panjang memilih partai yang mengusung tokoh tersebut, tanpa lebih dulu mengetahui siapa yang dicalonkan oleh partai tersebut untuk menjadi wakil kita di DPR dan DPRD.

Harapan

Tags

Ketika Anda menggunakan smartphone (entah itu Blackberry, Android, iPhone, atau Windows Phone), sebenarnya ada yang berharap email cepat ditanggapi.

Sayangnya orang yang berharap itu tidak peduli Anda punya pulsa/paket internet atau tidak.

😀

“With great power comes great responsibility..”, Uncle Ben said.

Mobil Nasional: Perlu?

Tags

, , , , ,

Indonesia pernah mencoba untuk membuat mobil nasional. Sudah banyak proyek/program yang berusaha untuk mencapai cita-cita tersebut (Wikipedia dan Lensa Indonesia). Yang paling terkenal adalah Timor. Timor merupakan proyek kerja sama Indonesia dengan KIA dari Korea Selatan. Namun sayang, badai krisis Asia 1997/1998 memupus harapan untuk menciptakan mobil nasional pada saat itu. Lalu kemudian muncul mobil Esemka di tahun 2011-an. Impian memiliki mobil hasil karya anak bangsa sendiri sempat muncul lagi. Namun agaknya belakangan ini meredup gaungnya. Apalagi Pemerintah berencana meluncurkan program mobil hemat energi dan harga terjangkau/low cost green car (LCGC).

mobil_GEA
Langkah menuju program LCGC telah dimuali dengan terbitnya PP No. 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Barang Mewah. Dalam PP itu, LCGC akan mendapat insentif berupa dasar pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) sebesar 0% (nol persen) dari Harga Jualnya. Dengan kata lain, bebas PPn-BM, sehingga harga bisa menjadi lebih murah. Dengan kondisi industri otomotif yang dikuasai perusahaan otomotif asing, bukan tidak mungkin mereka lah nantinya yang paling menikmati insentif untuk LCGC. Industri mobil akan dikuasai perusahaan asing. Sementara impian akan mobil nasional semakin terkubur. Continue reading