Tags

, ,

I

Cepatnya Presiden kita menaikkan harga BBM bersubsidi (kurang dari sebulan masa pemerintahannya) membuat saya terkejut. Di sisi lain, juga salut terhadap keberanian beliau mengambil keputusan yang menurut saya sulit dan berat itu.

Saya mencoba memahami kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi bahwa beliau ingin agar program-program yang direncanakannya dapat segera dijalankan. Menaikkan harga BBM bersubsidi atau dengan kata lain mengurangi belanja subsidi di dalam APBN adalah langkah tercepat yang bisa dilakukan untuk menyediakan alokasi anggaran untuk pos lain yang lebih produktif, lebih memberikan multiplier effect dalam perekonomian, misalnya belanja modal untuk infrastruktur.

Presiden mungkin tidak ingin menunggu (kalau boleh saya bilang) reformasi di bidang perpajakan/penerimaan negara (membentuk Badan Penerimaan Negara, meningkatkan otoritas dan wewenang institusi pemungut pajak, dll). Pembentukan institusinya saja perlu waktu (nggak mungkin dua minggu selesai, setahun saja sudah hebat); hasilnya pun belum pasti kapan.

Membuat kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dan/atau program konversi BBM ke gas juga perlu waktu (walaupun pada Pemerintahan SBY sudah digagas, bahkan uji coba – yang sayang sekali kita kurang tahu bagaimana tindak lanjutnya). Begitu pula hasilnya yang belum tentu berhasil.

Dengan menaikkan harga BBM sekarang, alokasi anggaran untuk program-program Presiden Jokowi paling cepat, IMHO, dapat dilakukan pada APBN-P 2015 – di mana di situ lah program Pemerintah yang sekarang dapat sepenuhnya mulai bisa dijalankan.

***

II

Sementara itu, ada juga persoalan, dalam banyak kajian disebutkan bahwa BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati oleh golongan yang mampu. dengan kata lain, subsidi BBM dikatakan tidak tepat sasaran. Menurut saya, menaikkan harga bukanlah langkah untuk mengatasi ketimpangan itu. Solusi idealnya adalah melakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Ini juga sudah digagas dan diuji coba oleh Pemerintahan SBY, namun lagi-lagi kita kurang mengetahui bagaimana selanjutnya.

Apakah dengan menaikkan harga dan mengendalikan konsumsi persoalannya selesai? Tidak juga. Ada keperluan untuk menjaga APBN tetap sehat wal afiat, tetap mampu menghadapi dan mengatasi gejolak dalam perekonomian. Ingat bahwa APBN juga mempunyai fungsi stabilisasi. Bagaimana APBN bisa menjadi stabilisator bilamana dia sendiri terguncang dengan gejolak harga minyak, kurs, dan nilai tukar ? Menaikkan harga BBM pada akhirnya hanya solusi sementara. Selama formula subsidi masih sama, gejolak harga minyak dan kurs akan selalu menghantui APBN.

***

III

Pada akhirnya, bagi saya, rasionalitas kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi adalah seperti yang saya utarakan pada bagian I. Naiknya harga BBM bersubsidi pasti akan diikuti dengan naiknya harga-harga secara umum, sebut saja namanya inflasi.  Kenaikan harga akan mencekik rakyat miskin. Seyogyanya Presiden Jokowi memberikan kompensasi kepada yang berhak menerimanya.

Saya juga berharap bahwa yang dilakukan tidak cukup hanya menaikkan harga BBM (yang kalau diperlukan pada saatnya diturunkan, TIGA kali). Program yang sudah digagas Pemerintahan SBY sebaiknya direalisasikan – pengendalian konsumsi, konversi ke gas, dll. Langkah Presiden Jokowi membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas juga perlu diapresiasi, didukung, dan kita doakan bersama agar mencapai hasil yang maksimal.

Saya berharap, suatu saat nanti harga BBM bukanlah sesuatu yang menjadi masalah karena rakyat Indonesia memiliki kehidupan yang lebih sejahtera dan menggunakan banyak energi alternatif lain selain BBM.

***

Jika ada yang mengatakan “Harga minyak dunia sedang turun, kok Jokowi malah menaikkan harga BBM?”, saya malah jadi bertanya-tanya dalam diri saya jika saya yang jadi pengambil kebijakan: mana yang lebih baik, mengurangi subsidi pada saat harga turun atau mengurangi subsidi pada saat harga naik? Satu hal lagi yang saya pahami: dengan menaikkan harga BBM bersubsidi di saat harga minyak dunia turun, selisih harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi menjadi kecil. Dengan begitu, mendorong orang (yang mampu) untuk pindah dari BBM subsisi ke nonsubsidi diharapkan lebih gampang, dan diharapkan seterusnya memakai BBM nonsubsidi.

Advertisements