Tags

, , , ,

Sehari menjelang Pemilu Legislatif 2014, masih ada sebagian orang yang bingung hendak memilih partai apa atau siapa caleg yang akan dicoblosnya. Sebagian lagi ada yang memutuskan akan golput. Salah satu sebab kebingungan atau keputusan golput yaitu belum mengenal atau belum tahu profil caleg. Sebab lainnya, kecewa dengan partai atau anggota legislatif atau tidak tahu bagaimana kinerja partai/anggota legislatif di parlemen (DPR/DPRD).

Siang tadi, saya sempat diskusi dengan seorang rekan kerja mengenai kinerja anggota legislatif. Menurutnya, anggota legislatif perlu membuat laporan mengenai aktivitasnya kepada masyarakat, misalnya membuat semacam notulen atau laporan rapat-rapat yang diikuti. Laporan aktivitas itu kemudian dapat disampaikan kepada masyarakat melalui website dan masyarakat bisa memberikan komentar/masukan. Dengan demikian, masyarakat bisa tahu apa saja yang telah dilakukan oleh anggota legislatif tersebut dan keaktifannya di parlemen, serta mengetahui pendapat-pendapatnya atas suatu permasalahan.

Saya mempunyai pemikiran yang sama dengan rekan saya tersebut. Menurut saya, kinerja anggota legislatif semestinya diukur terutama dari keaktifannya di parlemen, apakah dia telah menjalankan tugasnya sesuai perannya sebagai anggota legislatif. Ukuran keaktifan berupa kehadiran dalam rapat di parlemen dan penyampaian pendapat-pendapatnya dalam rapat yang diikuti. Ketidakhadiran dan ketidakaktifan dalam rapat merupakan poin minus, karena rapat itu lah forum untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Seorang anggota legislatif mestinya menganggap rapat itu sebagai “fardhu ‘ain” bukan “fardhu kifayah” dalam arti jika sudah dihadiri rekan sefraksi maka gugur sudah kewajibannya. Saya mengharapkan setiap anggota legislatif hadir secara personal bukan perwakilan fraksi/partai dalam rapat-rapat karena bisa jadi mereka terpilih karena rakyat mencontreng atau mencoblos namanya, bukan partainya. Maka dari itu, pertanggungjawaban sebagai anggota legislatif kepada masyarakat juga harus dilakukan secara perorangan.

Saya berharap ada peraturan yang mengharuskan setiap anggota legislatif untuk membuat laporan kinerjanya secara perorangan kepada masyarakat. Anggota legislatif harus membuat laporan atas rapat-rapat yang diikuti serta pendapat-pendapat yang disampaikannya. Setiap kegiatan penyerapan aspirasi harus ada laporannya. Laporan kinerja itu dibuat sedemikian rupa sehingga masyarakat mudah mengaksesnya dan dapat memberikan feedback/masukan. Membuat website pribadi bukan lah perkara sulit. Pun bila perlu partai bisa memfasilitasi di website resmi partai.

Sudah saatnya bagus atau tidaknya anggota legislatif tidak cuma dilihat dari seringnya dia memberi bantuan saat terjadi musibah atau perjuangannya memperbaiki jalan di daerah pemilihannya. Dengan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat, saya yakin partisipasi masyarakat dalam Pemilu akan meningkat karena masyarakat tahu bahwa wakil yang akan mereka pilih bekerja dengan benar menyuarakan aspirasi mereka.

Semoga bermanfaat.

Advertisements