Initial D Zaman Now

Tags

, , , , ,

Saya suka anime “Initial D”. Initial D berkisah tentangย  Takumi Fujiwara, seorang anak SMA yang setiap pagi disuruh orang tuanya untuk mengantar tahu melewati jalanan Gunung Akina. Takumi, yang memperoleh skill mengemudi membalap karena setiap hari mengantar tahu sejak usia SMP (dan juga dilatih secara diam-diam oleh bapaknya yang mantan pembalap jalanan no. 1 di Akina?), akhirnya menjadi spesialis downhill dan menjadi yang tercepat di area Kanto.

Anime ini mungkin turut andil memopulerkan mobil-mobil Jepang seperti Honda Civic/Civic Type R (EG6-EK9), Nissan Skyline GTR (R32-R34), Mazda RX-7 (FC3S-FD3S), Nissan Sylvia (S13-S14), Mitsubishi Lancer Evolution (Evo III-Evo VI), Mazda Miata (Roadster/NA), Honda S2000, Honda Integra Type R, Subaru Impreza WRX STi, dan tentu saja Toyota Corolla Sprinter Trueno/Levin (AE86). Mobil-mobil itu sekarang menjadi collector item. Kalau saya sih selalu terpesona dengan Honda Civic Estillo (EG6) yang merupakan generasi kelima Honda Civic. ๐Ÿ˜€

Estillo

Saya membayangkan kalau anime ini dibuat versi zaman now. Toyota 86, yang merupakan reinkarnasi AE86, akan beradu dengan Civic Type R terbaru (FK8), atau melawan Godzilla (GTR R-35), atau Mazda yang agak jadul RX-8 maupun Miata terbaru ND RF, Subaru WRX STI atau kembaran 86 – BRZ, juga melawan Evo X yang sudah berhenti produksi. Mungkin akan seru juga jika mobil-mobil Eropa/Amerika ikut terlibat. Mobil sport Jepang melawan Ford Fiesta ST atau Focus RS, VW Golf GTI/R atau Scirocco, Renault Clio/Megane RS, Audi RS3, serta Porsche Cayman.

Tetapi, membayangkan 86 dipakai untuk delivery tahu rasa-rasanya agak nggak mungkin, overkill dan nggak praktis. Kalau dibuat versi sekarang, Takumi mungkin tetap memakai mobil Toyota, rear wheel drive, tersedia versi dua pintu: Toyota TownAce. Bakal lebih gila daripada Initial D versi lawas!

Serta mengangkat harkat martabat dan popularitas GranMax.

Advertisements

Dinas Utilitas

Tags

, , , ,

Saya tak habis pikir, mengapa urusan gali lubang tutup lubang di tepi atau tengah jalan seolah tak pernah berhenti. Hari ini galian kabel listrik, bulan depan serat optik, bulan depannya lagi saluran air, kemudian perbaikan trotoar, lalu kembali galian kabel listrik lagi. Begitu seterusnya sampai gajah bisa masuk lubang jarum. Pekerjaan yang selalu ada itu tentu saja berdampak kepada kepadatan lalu lintas, karena memakan sebagian badan jalan. Masih mending jika setelah menggali, lubang galian ditutup dengan sempurna. Seringkali lubang ditutup seadanya, ambles jika dilewati kendaraan. Masih mending juga jika menutupnya segera setelah selesai, kadang baru ditutup setelah sekian lama. Kadang juga jalan baru diperbaiki aspalnya, kemudian ada pekerjaan galian. Jalan yang sudah mulus jadi bopeng lagi. Kan KZL jadinya.

Hal lain yang membuat saya heran juga adalah sepertinya kita ini tidak bisa membuat penutup lubang saluran di bawah jalan dengan sempurna. Selalu, penutupnya lebih tinggi atau lebih rendah daripada permukaan jalan sekitarnya. Ini mengganggu kenyamanan, bahkan bisa membahayakan. Misalnya, jika ada pengendara kaget ada penutup lubang, lalu mendadak melakukan evasive maneuver. Ini kan membahayakan diri dan pengendara lain. Bisa saja ada juga pengendara yang tidak awas dan menghantam penutup lubang itu dengan kecepatan tinggi, bisa celaka!

Mengapa pemerintah tidak bisa mengatur ini dengan baik. Misalnya, buatlah saluran khusus untuk menempatkan kabel-kabel dan pipa-pipa sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas jika ada pekerjaan yang terkait. Selain tidak mengganggu arus lalu lintas kendaraan, juga tidak mengganggu arus lalu lintas air sehingga tidak menyebabkan banjir. Eh, genangan. Kalau pemerintah bisa membuat saluran itu dan mengatur penempatan kabel-kabel dan pipa-pipa itu, saya rasa ini bisa berpotensi menambah pendapatan. Kalau mau, kan bisa disewakanย ke perusahaan yang memakai. Jangan lagi ada penempatan kabel dan pipa yang amburadul. Jangan bikin marah kepala daerah atau kepala dinas gara-gara kabel dan pipa yang semrawut itu menutup saluran air yang menyebabkan genangan. Kalau dibongkar kan yang juga nggak cuma perusahaan, tapi masyarakat yang menikmati layanan.

Mungkin perlu dibentuk dinas khusus untuk urusan itu. Dinas Utilitas.

Pengelolaan Risiko Dukungan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur*

Tags

, , , , , ,

Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan di depan DPR, DPD, dan MPR RI pada tanggal 16 Agustus 2016 menyampaikan bahwa Pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial. Salah satu langkah tersebut adalah percepatan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan data dari Bappenas, kebutuhan pendanaan infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019 diperkirakan sebesar Rp4.796,2 trilun. Jumlah tersebut direncanakan dibiayai dari APBN sebesar Rp1.433,3 triliun, APBD Rp545,3 triliun, BUMN Rp1.066,2 triliun, dan Swasta Rp1.751,4 triliun. Dari data tersebut, jumlah pendanaan dari BUMN dan Swasta memegang peran yang signifikan yaitu mencapai 58,75% dari total kebutuhan.

Penyediaan infrastruktur melalui penugasan kepada BUMN dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur dikarenakan kemampuan keuangan negara yang terbatas. Pembiayaan infrastruktur dengan penugasan BUMN menimbulkan konsekuensi bagi Pemerintah berupa kewajiban untuk memampukan keuangan BUMN yang belum mampu agar dapat melaksanakan penugasan tersebut. Untuk itu, Pemerintah memberikan dukungan, baik berupa penambahan penyertaan modal negara, maupun memberikan jaminan terhadap pinjaman yang dilakukan BUMN dalam rangka penugasan atau menjamin kemampuan BUMN penugasan untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

Proyek infrastruktur dapat menarik minat swasta untuk berinvestasi apabila dapat memberikan keuntungan atas investasi. Karenanya, kelayakan finansial proyek infrastruktur merupakan hal yang penting. Selain kelayakan finansial, proyek infrastruktur juga harus bankable agar dapat memperoleh pembiayaan dari lembaga pembiayaan. Diperlukan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kelayakan finansial dan bankability/creditworthiness. Dukungan pemerintah tersebut dapat berupa kontribusi fiskal terhadap proyek kerja sama dan/atau penjaminan terhadap risiko-risiko yang dapat berdampak negatif terhadap investasi swasta maupun pihak pemberi pinjaman.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan pemberian dukungan pemerintah, baik untuk proyek penugasan kepada BUMN maupun KPBU. Dukungan pemerintah untuk proyek penugasan kepada BUMN/BUMD antara lain jaminan pemerintah pada proyek FTP I, jaminan kelayakan usaha pada FTP II, jaminan untuk proyek jalan tol Trans Sumatera, dan jaminan untuk pinjaman langsung BUMN dalam rangka pembangunan infrastruktur.

Tabel 1 Daftar Dukungan Pemerintah untuk Pembangunan Infrastruktur yang Dilaksanakan oleh BUMN/BUMD

No.

Dukungan Pemerintah

Dasar Hukum

1.

Jaminan Pemerintah pada Program Percepatan Pembagunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (Fast Track Program/FTP) I

1. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.01/2008 tentang Persyaratan dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara

2.

Jaminan Kelayakan Usaha pada Program Percepatan Pembagunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (Fast Track Program/FTP) II

1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT PLN untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2014

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.011/2011 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha PT PLN untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 173/PMK.011/2014

3.

Jaminan Pemerintah Pusat pada Program Percepatan Penyediaan Air Minum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.011/2011 (program telah selesai dilaksanakan)

4.

Penjaminan pada Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

1. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

5.

Jaminan Pemerintah pada Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN (Direct Lending)

1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara

6.

Jaminan Pinjaman dan Jaminan Kelayakan Usaha pada Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

7.

Jaminan Pemerintah untuk Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada BUMN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 232/PMK.06/2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan Investasi Pemerintah dalam Pusat Investasi Pemerintah Menjadi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur

Sementara itu, untuk penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU, Pemerintah memberikan dukungan antara lain dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi (viability gap fund/VGF), fasilitas penyiapan proyek, dan penjaminan infrastruktur.

Tabel 2 Daftar Dukungan Pemerintah untuk Pembangunan Infrastruktur melalui Skema KPBU

No.

Dukungan Pemerintah

Dasar Hukum

1.

Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan infrastruktur

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan infrastruktur

2.

Fasilitas Penyiapan Proyek

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2016.

3.

Penjaminan Infrastruktur

1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang enjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016.

Risiko Dukungan Pemerintah

Pemberian dukungan pemerintah berupa jaminan pemerintah untuk proyek pembangunan infrastruktur menimbulkan risiko fiskal bagi pemerintah. Risiko fiskal diartikan sebagai segala sesuatu yang di masa mendatang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap APBN. Risiko fiskal yang berasal dari pemberian jaminan pemerintah untuk proyek pembangunan infrastruktur yaitu berupa kewajiban kontinjensi. Kewajiban kontinjensi merupakan merupakan kewajiban potensial bagi Pemerintah yang timbul akibat adanya peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa (event), yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah.

Sumber-sumber kewajiban kontinjensi dari program penjaminan proyek pembangunan infrasruktur adalah sebagai berikut.

1. Jaminan Pemerintah pada Program Percepatan Pembagunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (Fast Track Program/FTP) I

Jaminan pemeirintah pada FTP I adalah berupa jaminan penuh (full guarantee) terhadap kewajiban PT PLN kepada kreditur (pokok utang dan bunga). Risiko fiskal yang timbul dari jaminan pemerintah pada FTP I adalah kemungkinan PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, dan oleh karenanya Pemerintah wajib memenuhi kewajiban tersebut.

Sampai dengan September 2016, Pemerintah telah menerbitkan 36 surat jaminan pemerintah terhadap pinjaman PT PLN untuk FTP I dengan nilai penjaminan sebesar USD3,96 miliar dan Rp35,68 triliun.

2. Jaminan Kelayakan Usaha pada Program Percepatan Pembagunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (Fast Track Program/FTP) II

Jaminan kelayakan usaha yang diberikan kepada pengembang listrik swasta/independent power producer (IPP) dalam FTP II adalah berupa garansi, bukan penanggungan/borgtocht, yaitu Pemerintah akan memampukan keuangan PT PLN agar dapat memenuhi kewajiban finansial kepada IPP sesuai dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBTL). Kewajiban finansial PT PLN kepada IPP dalam PJBTL meliputi tagihan penjualan listrik maupun ketika terjadi risiko politik yang mengakibatkan proyek tidak dapat dilanjutkan (terminasi). Sampai dengan 2016, Pemerintah telah menerbitkan 11 Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) dengan nilai penjaminan sebesar USD5,08 miliar.

3. Jaminan Pemerintah Pusat pada Program Percepatan Penyediaan Air Minum

Dalam program Percepatan Penyediaan Air Minum, Pemerintah Pusat memberikan jaminan kredit kepada bank pemberi kredit PDAM sebesar 70% dari pokok utang. Hingga 2016, Pemerintah telah menerbitkan 11 Surat Jaminan Pemerintah Pusat (SJPP) dengan nilai penjaminan sebesar Rp328,30 miliar.

4. Penjaminan Infrastruktur pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

Penjaminan infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) dalam proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Kewajiban finansial PJPK adalah kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada Badan Usaha atas terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab PJPK sesuai dengan alokasi risiko yang disepakati dalam perjanjian kerja sama. Risiko infrastruktur adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada proyek kerja sama selama berlakunya perjanjian kerja sama yang dapat mempengaruhi secara negatif investasi Badan Usaha, yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga.

Penjaminan infrastruktur dalam proyek KPBU dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), yaitu PT Penjaminan Infratsruktur Indonesia (Persero)/PT PII. Dalam hal kekayaan BUPI tidak mencukupi atau upaya untuk memenuhi kekayaan BUPI tidak dapat dilakukan sementara proses lelang KPBU tidak dapat ditunda atau kerja sama dengan pihak lain yang memiliki maksud dan tujuan sejenis atau terdapat kerja sama namun fasilitasnya tidak memadai, BUPI dapat meneruskan usulan penjaminan kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan penjaminan Pemerintah bersama-sama dengan BUPI berdasarkan pembagian risiko (risk sharing).

Risiko fiskal yang timbul dari penjaminan infrastruktur pada proyek KPBU adalah terjadinya klaim penjaminan dalam penjaminan Pemerintah bersama-sama dengan BUPI. Sampai dengan September 2016, terdapat satu proyek KPBU yang mendapat penjaminan bersama yang telah memasuki masa konstruksi, yaitu proyek PLTU Batang 2×1.000 MW senilai USD3,2 miliar. Pada bulan September 2016, Menteri Keuangan juga telah memberikan persetujuan penjaminan pemerintah bersama-sama dengan BUPI untuk empat proyek jalan tol, yaitu jalan tol Jakarta โ€“ Cikampek II (Elevated), Krian โ€“ Legundi โ€“ Bunder โ€“ Manyar, Cileunyi โ€“ Sumedang โ€“ Dawuan, dan Serang โ€“ Panimbang. Keempat proyek jalan tol tersebut saat ini masih dalam proses pengadaan Badan Usaha.

5. Jaminan Pemerintah pada Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Pemerintah memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran PT Hutama Karya (Persero) atas pendanaan berupa penerbitan obligasi dan pinjaman dalam rangka penugasan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera.

Sampai dengan 30 Juni 2016, terdapat 2 surat jaminan yang diterbitkan untuk proyek pembangunan jalan tol di Sumatera yaitu untuk jalan tol Medan โ€“ Binjai dan Palembang โ€“ Simpang Indralaya dengan nilai penjaminan sebesar Rp1,72 triliun.

6. Jaminan Pemerintah pada Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN

Salah satu alternatif sumber pembiayaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh BUMN adalah melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional (LKI) kepada BUMN dengan syarat dan kondisi (terms and conditions) setara pinjaman pemerintah. Untuk itu, Menteri Keuangan dapat memberikan jaminan pemerintah terhadap pinjaman langsung dari LKI (multilateral dan bilateral) kepada BUMN untuk pembiayaan infrastruktur. Melalui alternatif pembiayaan ini, BUMN dapat memiliki akses terhadap pinjaman bertenor panjang dan berbunga rendah yang umumnya hanya dapat diperoleh oleh pemerintah dari LKI. Jaminan ini merupakan credit guarantee terhadap kemampuan keuangan BUMN dalam membayar kewajiban Pinjaman. Sampai dengan 30 Juni 2016, Pemerintah telah menerbitkan 2 surat jaminan dengan nilai penjaminan sebesar USD1,1 miliar untuk PT PLN.

7. Jaminan Pemerintah pada Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Penjaminan pemerintah dalam program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah berupa jaminan pinjaman (credit guarantee) untuk proyek yang dilaksanakan secara swakelola oleh PT PLN dan jaminan kelayakan usaha untuk proyek yang dilaksanakan dengan skema kerja sama. Pada prinsipnya, program ini menggabungkan FTP I dan FTP II.

8. Jaminan Pemerintah untuk Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada BUMN

Pada tahun 2015, Pemerintah melakukan penambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI yang berasal dari pengalihan seluruh investasi pemerintah dalam Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Berdasarkan PMK Nomor 232/PMK.06/2015, Pemerintah dapat memberikan jaminan atas (i) pinjaman kepada pemerintah daerah yang dialihkan dari PIP ke PT SMI dan (ii) pinjaman baru yang disalurkan oleh PT SMI ke pemerintah daerah. Dalam hal ini, Pemerintah menjamin kualitas aset PT SMI (Persero) selaku pelaksana penugasan dari Pemerintah dalam rangka memberikan pembiayaan infrastruktur kepada pemerintah daerah.

Pengelolaan Risiko Dukungan Pemerintah

Jaminan pemerintah yang diberikan untuk proyek pembangunan infrastruktur apabila terklaim dapat menimbulkan tambahan pengeluaran negara. Oleh karena itu, risiko fiskal yang timbul dari pemberian jaminan pemerintah harus dikelola dan dimitigasi dengan baik. Kementerian Keuangan telah membentuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) yang melaksanakan pengelolaan jaminan pemerintah beserta risiko yang ditimbulkannya. Unit eselon II yang terkait antara lain Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan yang melaksanakan pengelolaan kewajiban kontinjensi, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara yang melaksanakan penjaminan pemerintah untuk proyek pembangunan infrastruktur non-KPBU, dan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur yang melaksanakan penjaminan infrastruktur untuk proyek KPBU.

Beberapa langkah yang dilaksanakan dalam pengelolaan risiko fiskal dari pemberian jaminan pemerintah antara lain penetapan batas maksimal penjaminan, penetapan kebijakan pengelolaan kewajiban penjaminan, pengalokasian anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN, pembentukan dana cadangan penjaminan, pendirian BUPI sebagai ring fencing, penyusunan rencana mitigasi risiko, pemantauan, dan pengungkapan risiko fiskal di dalam Nota Keuangan dan APBN.

1. Batas Maksimal Penjaminan

Kementerian Keuangan setiap tahun menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Penjaminan. Batas maksimal pinjaman yaitu nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun 2014 โ€“ 2017 sebesar 2,57% terhadap PDB (Nota Keuangan dan RAPBN 2017).

2. Kebijakan Pengelolaan Kewajiban Penjaminan

Di dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2017 dinyatakan bahwa Pemerintah juga telah menyusun kebijakan pengelolaan kewajiban penjaminan dalam hal:

a. mitigasi risiko penjaminan Pemerintah, yaitu dengan melakukan penerbitan acuan pinjaman dan melakukan evaluasi kelayakan proyek dan perjanjian kerjasama;

b. prinsip umum dalam pemberian penjaminan, yaitu:

1) pemberian jaminan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

2) penerbitan jaminan Pemerintah harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehatihatian,

3) jumlah jaminan Pemerintah tidak boleh melebihi batas maksimal penjaminan,

4) Pemerintah dapat mengenakan biaya (fee) atas penjaminan dalam rangka mengurangi biaya dan risiko dari pemberian jaminan, dan

5) Pemerintah dapat meminta entitas terjamin untuk memberi jaminan termasuk dalam bentuk rekening penampungan (escrow account) sebesar satu kali pembayaran, guna menjamin ketersediaan dana pembayaran kewajiban.

c. penyusunan/penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait penjaminan sebagai landasan hukum bagi pengelolaan jaminan Pemerintah yang efektif dan efsien; serta

d. penghentian kebijakan pemberian jaminan Pemerintah yang bersifat penjaminan penuh (blanket guarantee), seperti penerbitan surat dukungan (support letter) untuk proyek pembangkit listrik yang dilaksanakan oleh PT PLN melalui kerja sama dengan independent power producer (IPP).

3. Anggaran Kewajiban Penjaminan

Untuk mengantisipasi terklaimnya penjaminan pemerintah, Pemerintah menganggarkan anggaran kewajiban penjaminan di dalam APBN setiap tahun. Kewajiban penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama. Anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN tahun 2016 dan RAPBN 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 3 Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah
dalam APBNP 2016 dan RAPBN 2017

No.

Kewajiban Penjaminan Pemerintah

APBNP 2016
(miliar Rp)

RAPBN 2017
(miliar Rp)

1.

Program Percepatan Pembagunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (Fast Track Program/FTP) I

570,5

449,7

2.

Program Percepatan Penyediaan Air Minum

0,6

1,1

3.

Penjaminan Infrastruktur pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

80,6

209,9

4.

Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

39,4

5.

Penjaminan atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN (Direct Lending)

21,1

6.

Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN

203,0

 

Jumlah

651,7

924,1

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 2017, diolah.

4. Dana Cadangan Penjaminan

Untuk menghindari pengalokasian anggaran kewajiban penjaminan dalam jumlah besar dalam satu tahun anggaran, menjamin ketersediaan dana yang jumlahnya sesuai kebutuhan, menjamin pembayaran klaim secara tepat waktu, dan memberikan kepastian kepada pemangku kepentingan, Pemerintah membentuk dana cadangan penjaminan. Pengelolaan dana cadangan penjaminan diatur dalam PMK Nomor 30/PMK.08/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

Dana cadangan penjaminan adalah dana hasil akumulasi dari anggaran kewajiban penjaminan yang tidak habis digunakan dalam tahun anggaran berjalan dan dikelola dalam suatu rekening dana cadangan penjaminan pemerintah. Dana cadangan penjaminan dapat digunakan untuk membayar klaim penjaminan apabila dalam tahun berjalan tidak dianggarkan anggaran kewajiban penjaminan atau anggaran kewajiban penjaminan tidak mencukupi. Perkembangan dana cadangan penjaminan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Perkembangan Dana Cadangan Penjaminan 2013-2014 (miliar rupiah)

No.

Kewajiban Penjaminan Pemerintah

2013

2014

1.

Program Percepatan Pembagunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (Fast Track Program/FTP) I

611,2

913,7

2.

Program Percepatan Penyediaan Air Minum

35,0

2,2

3.

Penjaminan Infrastruktur pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

59,8

48,2

 

Jumlah

706,0

964,1

Keterangan:

Akumulasi saldo dana cadangan penjaminan hingga akhir Juni tahun 2016 sebesar Rp1,7 triliun. Jumlah tersebut merupakan akumulasi pemindahbukuan anggaran kewajiban penjaminan pemerintah tahun 2013 dan tahun 2014 ke rekening dana cadangan penjaminan. Sedangkan anggaran kewajiban penjaminan pemerintah tahun 2015 tidak dipindahbukukan karena keperluan manajemen kas.

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 2017, diolah.

5. Peran BUPI sebagai Ring Fencing

BUPI selain berperan sebagai single window policy untuk penjaminan proyek KPBU juga berperan sebagai ring fencing bagi APBN. Dalam hal terjadi klaim penjaminan, klaim tersebut tidak langsung dibayar melalui APBN tetapi dibayar terlebih dahulu oleh BUPI.

6. Penyusunan Rencana Mitigasi Risiko dalam Penjaminan Infrastruktur pada Proyek KPBU

Di dalam perjanjian penjaminan infrastruktur dan perjanjian regres pada proyek KPBU terdapat rencana mitigasi risiko (risk mitigation plan/RMP). RMP mengidentifikasi risiko-risiko infrastruktur yang dijamin beserta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak untuk mencegah terjadinya risiko tersebut.

7. Pemantauan

Pemerintah melakukan pemantauan terhadap proyek yang mendapatkan penjaminan. Pelaksanaan pemantauan selain untuk memantau perkembangan proyek, juga dapat untuk mendeteksi dini kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan klaim terhadap penjaminan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah antisipasinya. Di dalam perjanjian penjaminan pada proyek KPBU biasanya disebutkan kewajiban untuk membentuk komite pamantauan bersama yang terdiri atas PJPK, Badan Usaha, dan penjamin yang akan memantau perkembangan proyek dan memastikan rencana mitigasi risiko (risk mitigation plan) berjalan. DJPPR secara rutin menerbitkan laporan pengelolaan kewajiban kontinjensi yang berisi posisi outstanding dan eksposur kewajiban penjaminan per tanggal tertentu, baik per program maupun per proyek.

8. Pengungkapan Risiko Fiskal

Pemerintah telah melaporkan kewajiban kontinjensi yang timbul dari kebijakan pemberian jaminan pemerintah pada proyek pembangunan infratsruktur di dalam Nota Keuangan dan APBN setiap tahun. Pengungkapan risiko fiskal telah dimulai sejak Nota Keuangan dan APBN 2008 hingga sekarang (Nota Keuangan dan RAPBN 2017). Pengungkapan risiko fiskal di dalam Nota Keuangan dan APBN ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas fiskal atas pengelolaan keuangan negara sehingga para pemangku kepentingan dapat mengetahui dan memantau kebijakan tersebut.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah untuk memberikan dukungan pemerintah berupa jaminan pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur menimbulkan risiko fiskal yang berupa kewajiban kontinjensi. Pemerintah telah melaksanakan pengelolaan kewajiban kontinjensi serta menyusun mitigasi risiko fiskal dari kewajiban kontinjensi tersebut. Pemerintah juga telah melaporkan kewajiban kontinjensi tersebut di dalam Nota Keuangan dan APB yang disusun setiap tahun maupun dalam laporan lainnya. Sejak dikeluarkannya kebijakan jaminan pemerintah untuk FTP I pada tahun 2008 hingga sekarang, belum pernah terdapat penjaminan pemerintah yang terklaim.

Referensi:

Nota Keuangan dan RAPBN 2017, diunduh dari http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/Publikasi/NK%20APBN/2016%20NK%20RAPBN%202017.pdf pada 21 Oktober 2016.

Perkembangan Pengelolaan Kewajiban Kontinjensi Triwulan II Tahun 2016, diunduh dari http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/loadViewer?idViewer=6289&action=download pada 21 Oktober 2016.

Peraturan perundang-undangan terkait.

Penulis: Rahmat Mulyono

*Telah dimuat dalam Buletin Info Risiko Fiskal Edisi 2 Tahun 2016

SE Cybershot, Ponsel Keren pada Eranya

Tags

, , ,

Cybershot merupakan merk kamera saku digital buatan Sony. Jika digabung dengan telepon selular, maka jadilah Sony Ericsson (SE) Cybershot. Pada zamannya, SE Cybershot merupakan ponsel yang keren. Sesuai namanya, SE Cybershot mengandalkan fitur kamera. Desainnya pun mirip kamera digital di bagian belakangnya, terdapat tombol shutter manual, penutup lensa yang biasanya bisa digeser sekaligus menyalakan kamera. Fitur di aplikasi kameranya lebih lengkap dibanding seri biasa.

Ponsel Sony Ericsson yang menonjolkan fitur kamera pada awalnya biasanya berkode K. K700i mungkin adalah ponsel SE yang masih memesona saya hingga sekarang. Walaupun belum berlabel Cybershot, K700i memiliki desain layaknya kamera saku digital. Desain yang disebut dual-front ini menjadi ciri khas Sony Ericsson. Kemudian keluar seri K750i yang juga tak kalah kerennya. Dia memiliki penutup lensa yang bisa digeser dan lampu flash dengan dua LED. Dilihat dari belakang, mirip dengan kamera digital. Dua ponsel yang hingga sekarang hanya menjadi impian saja. Dulu tak sanggup beli, sekarang eman-eman mau beli yang bekasnya. ๐Ÿ˜‚

Seri Cybershot pertama yang beredar di Indonesia adalah K800i dan K790i.K800i bahkan dilengkapi lampu flash Xenon, sama seperti di kamera saku digital pada umumnya. Gila kan? Seri K kemudian dilanjutkan dengan seri C.
Desain dual-front, depan ponsel, belakang kamera digital, tidak hanya digunakan di seri K atau C saja. Smartphone seri P juga menggunakan desain dual-front. Ini juga ponsel keren. P800, P910, P990, P1, barangkali adalah Galaxy Note pada eranya. Desain stylish SE selalu menjadi kelebihan dibanding Nokia, Samsung, Siemens, atau LG. Walaupun jika dibandingkan dengan Nokia seri N yang masih sekelas dengan seri K atau C, SE selalu memiliki kekurangan pada softwarenya. Nokia menggunakan Symbian S60 sementara SE memiliki software sendiri.

Kembali ke soalan Cybershot. Saya pernah memiliki SE Cybershot. K770i. Ponsel Nokia yang masih pada level itu, jika dilihat dari resolusi kameranya adalah N73, ponsel paling ngehit pada saat itu. Sebetulnya ada sebuah ganjalan bagi saya mengenai label Cybershot ini. Kamera saku Sony Cybershot umumnya menggunakan lensa Carl Zeiss. Di ponsel, label Carl Zeiss justru identik dengan Nokia, yang bahkan berlanjut hingga Lumia 950 pada saat ini. Ponsel kamera andalan Nokia biasanya diberi embel-embel Carl Zeiss lens/optics. Hal yang mestinya akan semakin lengkap jika disematkan pada SE Cybershot atau smartphone Sony di saat ini.

Sayangnya, entah kenapa label Cybershot juga berakhir dengan beralihnya fokus Sony Ericsson dan kemudian Sony pada smartphone android. Walaupun sebagian besar smartphone Sony Ericsson atau Sony masih mempertahankan tombol shutter manual dan fitur di aplikasi kamera yang lumayan lengkap dan mungkin dengan antarmuka yang mirip dengan kamera digital Cybershot, namun rasanya sayang jika brand yang sudah dikenal di dunia fotografi tidak dimanfaatkan value nya di smartphone. Huawei dengan Leica, Nokia/Microsoft dengan Carl Zeiss, adalah contoh kolaborasi brand kamera dengan smartphone. Ya, mungkin integrasi label itu bagi Sony tidak penting. Bisa juga karena afa pengalaman integrasi yang tidak sukses. Xperia play.

Jika dulu desain dual-front pada ponsel itu keren, mungkin keren pada saat ini sudah berbeda trennya. Tak ada lagi atau sedikit smartphone yang memiliki desain mirip kamera saku. Apalah artinya desain, jika kemampuan yang dimiliki sudah menyamai atau bahkan lebih baik dari kamera saku digital. ๐Ÿ™‚
#

Postingan ini dibuat gegara baper lihat SE Satio di bukalapak.com. ๐Ÿ˜‚

Night Fury

Night Fury, begitu saya menamai Yamaha NMAX warna hitam yang sudah hampir enam bulan ini mengantarkan saya pulang pergi ngantor. Kalau kata saya sih emang mirip antara NMAX hitam dengan Night Fury, salah satu naga dalam film animasi How to Train Your Dragon. Dalam kondisi tidak terancam, Night Fury terlihat imut tidak mengancam. Begitu juga desain NMAX, menurut saya kalem tidak agresif sebagaimana desain motor Yamaha biasanya. Dalam tubuh Night Fury yang imut itu tersimpan tenaga dan kemampuan yang luar biasa. NMAX yang chubby itu tenaganya setara dengan Yamaha Byson. Walaupun gendut namun sebetulnya lincah, handlingnya ringan. Tenaga dan torsi yang dihasilkan mesin 155 cc dengan teknologi VVA membuatnya tetap gesit bermanuver.

max-fury